Reviews

CSR Layaknya Buah Simalakama

(dimuat di Kompas pada tanggal 7 Agustus 2007)


Isu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang memanas dalam beberapa hari terakhir ini seperti layaknya buah simalakama. Betapa tidak, sejak iklim investasi dibangun Orde Baru, perusahaan, masyarakat, dan negara hidup berdampingan tetapi relasi di antara mereka sarat dengan konflik. Kasus Buyat, Abepura, dan Lapindo menunjukkan konflik tersebut. Kondisi problematik ini ingin diperbaiki melalui pengesahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mencakup pasal yang mengatur CSR, tetapi justru membuatnya semakin kompleks.

Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha menolak UU itu, tetapi pemerintah tetap mengesahkannya. Kekhawatiran mereka adalah UU itu menjadi sumber legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR. Begitu seriusnya polemik ini sehingga wakil presiden berusaha meredamnya dengan menyatakan agar perusahaan tidak khawatir pada pengelolaan CSR.

Kalau tidak hati-hati menata CSR, maka kasus hengkangnya PT Sony Elektronik Indonesia beberapa tahun lalu akan terjadi lagi dalam intensitas yang lebih besar dan ekshalasi konflik antara masyarakat dan perusahaan akan menjadi lebih panas. Kalau demikian, bagaimana seharusnya menata CSR? Apakah CSR layak diatur secara legal?

Kepedulian atau kewajiban?

Kompleksitas polemik UU PT berawal dari perbedaan perspektif menafsirkan konsep CSR. Belum ada titik temu antara sektor privat dan negara dalam memaknai CSR.

Banyak perusahaan menganggap bahwa realisasi CSR yang selama ini diwujudkan dalam program community development (CD) dilakukan karena kepedulian mereka sebagai makhluk sosial (corporate citizenship). Karena CSR merupakan kepedulian, maka keberadaan peraturan yang mewajibkannya menjadi tidak relevan.

Di sisi lain, harus diakui bahwa proses produksi perusahaan menciptakan externality.

Kehadiran externality melegitimasi negara untuk mewajibkan perusahaan menginternalisasinya guna meminimalisasi dampak externality pada masyarakat. Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu media internalisasi externality. Dengan demikian, CSR bisa ditafsirkan sebagai kewajiban.

Pilihan pemaknaan CSR sebagai kewajiban atau kepedulian menimbulkan implikasi yang berbeda. CSR sebagai bentuk kepedulian tidak mungkin diatur secara legal, sementara CSR sebagai kewajiban bisa diatur oleh negara.

Belajar dari negara Lain

Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk mengurai perdebatan itu. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).

Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR.

Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM.

Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.

Pendekatan pengelolaan CSR

Belajar dari beberapa pengalaman di negara itu dan mengacu pada upaya internalisasi externality, maka CSR perlu diatur secara formal.

Pada konteks ini, minimal ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, secara substansial, mengacu pada konsep externality, dasar berpijak yang rasional untuk mengaturnya adalah memikirkan siapa yang terkena dampak externality, wilayah cakupannya, cakupan programnya, dan pendekatan realisasi programnya. Dengan demikian, fokusnya bukan pada nominal “pundi-pundi” yang harus dialokasikan perusahaan, sebagaimana yang diatur oleh UU PT.

Kedua, secara institusional, terdapat tumpang tindih aturan hukum yang diberlakukan dan infrastruktur kelembagaan yang mendukung realisasi UU PT belum siap. UU itu overlap dengan UU Migas tahun 2001 yang telah mengatur realisasi program CD dan reklamasi lingkungan sebagai bagian dari CSR. Namun, peraturan itu belum bisa ditegakkan karena keterbatasan dukungan kelembagaan. Ini sangat mungkin terulang pada UU PT yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih kompleks.

Mengacu pada kedua hal tersebut, maka aturan hukum CSR sebaiknya difokuskan pada pembuatan rambu-rambu realisasi CSR, tetapi pelaksanaannya didesentralisasi di level perusahaan. Hal ini bisa dilakukan melalui standardisasi CSR secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Dengan cara ini, maka CSR bukan lagi merupakan buah simalakama yang mematikan, tetapi buah manis yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan perusahaan.

Mulyadi Sumarto Dosen Fisipol dan Magister Studi Kebijakan Konsentrasi CSR UGM

 

Perlu Standarisasi Pelaksanaan CSR

(Wawancara dengan Republika,  dimuat pada tanggal 25 September  2007)


 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu didesentralisasi pada tingkat perusahaan. Perusahaan memiliki otoritas secara otonom merealisasi program CSR. Namun realisasinya perlu distandardisasi. Ini penting supaya nilai-nilai CSR bisa terwujud dan lebih maksimal. Berikut wawancara dengan dosen Magister Studi Kebijakan UGM Konsentrasi CSR, Mulyadi Sumarto, tentang standarisasi pelaksanaan CSR tersebut:

Bisa dijelaskan standarisasi pelaksanaan CSR yang Anda maksud?
Ide tentang standarisasi itu sebenarnya bukan berawal dari Indonesia. Kalau kita coba belajar dari negara lain, seperti Inggris, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, dan Belanda, pengelolaan CSR sudah diatur oleh sebuah regulasi. Di Australia dan Kanada misalnya, setiap tahun ada pelaporan tentang pelaksanaan CSR di perusahaan.
Juga standarisasi pada aspek-aspek yang strategis, seperti lingkungan, hubungan industrial yang demokratis, hak asasi manusia, dan antikorupsi.

Apa pentingnya standarisasi tersebut?
Kita tahu, setiap perusahaan itu kan menciptakan externality. Ini muncul dari proses produksi oleh perusahaan yang dampaknya ditanggung pihak lain yang tidak terlibat di dalamnya. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada mereka yang terkena dampak ini.
Karena itulah standarisasi diperlukan. Tapi itu tidak ketat. Dan pelaksanaannya dilakukan secara terdesentralisasi di tingkat perusahaan. Semangat ini beda dengan UU Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan beberapa waktu lalu. Semangat UU itu adalah sentralisasi pelaksanaan CSR, termasuk mengatur besaran dana yang harus dialokasikan perusahaan yaitu sekitar 3 hingga 4 persen dari keuntungan. Dana itu akan diatur pemerintah. Menurut saya, ketentuan ini bisa blunder karena pemerintah belum siap.

Dalam konteks pelaksanaan CSR di Indonesia, standarisasi apa yang perlu dilakukan?
Ada banyak negara yang telah membuat code of conduct pelaksanaan CSR. Termasuk juga soal kesetaraan gender dan money laundry. Tapi saya pikir pelaksanaan CSR di Indonesia perlu dilakukan secara kontekstual dengan kondisi di sini. Artinya aspek apa saja yang perlu diprioritaskan. Menurut saya, masalah kemiskinan menjadi isu yang relevan dikembangkan dalam program CSR di Indonesia. Juga soal lingkungan.

Pemahaman tentang CSR di Indonesia masih sangat beragam. Bagaimana ini?
Saya sering mendapat pertanyaan seperti ini. Memang masih ada problem dalam pelaksanaan CSR di Indonesia karena keterbatasan referensi yang dimiliki perusahaan. CSR sebenarnya bukan isu yang baru. Tapi bagi perusahaan di Indonesia, isu itu menjadi sesuatu yang masih baru karena berkembang sekitar tahun 2000. Di sisi lain, lembaga dunia seperti World Bank dan yang lain, mengintrodusir konsep CSR itu ditataran global dan lokal. Namun sayangnya, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara konsep yang dikembangkan di tataran global dengan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, tidak ada lembaga yang menjembatani kesenjangan itu. Akibatnya pemahaman perusahaan di Indonesai tentang CSR masih terbatas.

Lalu apa implikasinya?
Salah satu implikasinya, CSR selama ini lebih banyak dimaknai sebagai community development (CD). Padahal CD itu kan hanya bagian kecil dari CSR. Yang lebih menarik, saya pernah melakukan penelitian tentang pelaksanaan CD oleh perusahaan di Indonesia. Ternyata CD tidak dilaksanakan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Tapi masih sebatas pada upaya untuk menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi masih sangat problematik. Yah, terkesan pelaksanaan CD masih sebatas untuk menutupi dosa.

Siapakah yang harus bertanggung jawab membenahi masalah ini?
Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat. Misalnya tentang aspek lingkungan. Di sini sangat penting peranan kementerian lingkungan hidup. Namun studi tentang itu masih terbatas. Di Indonesia ada yang menarik, yaitu banyak asosiasi yang mempropagandakan CSR sekaligus sebagai wadah pembelajaran bersama. Semua pihak ini perlu merumuskan standar tentang pelaksanaan CSR di perusahaan. Ini penting untuk mewujudkan public trust. Jadi, menurut saya, perlu aturan hukum yang bisa mengikat secara bersama. Sasarannya adalah untuk kepentingan bersama. (jar )

 

 

RUU Fakir Miskin, Relevankah?

(dimuat di Kompas pada tanggal 18 Mei 2011)



Kunjungan anggota DPR Komisi VIII ke Australia untuk studi banding mengenai RUU Penanganan Fakir Miskin ternyata masih menyisakan kontroversi.

Dalam audiensi dengan mahasiswa anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia (PPIA) di Melbourne, para anggota DPR mendapatkan berondongan pertanyaan seputar urgensi kunjungan mereka ke Australia.

Dalam audiensi tersebut, salah satu keluhan Ketua Komisi VIII DPR adalah mahasiswa anggota PPIA kurang proporsional karena isu yang ditanyakan bukan substansi RUU Penanganan Fakir Miskin (PFM), melain- kan bersifat teknis. Misalnya menanyakan alamat surat elektronik untuk korespondensi lebih lanjut mengenai PFM.

Sebenarnya seperti apa pemikiran mahasiswa anggota PPIA yang ingin disumbangkan terkait dengan RUU PFM sehingga sampai memicu polemik?

Substansi RUU PFM

Secara garis besar, RUU PFM berusaha mengatur agar fakir miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara memberikan jaminan sosial, bantuan sosial, pelayanan sosial, dan peningkatan kapasitas menggunakan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat, dan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

RUU ini mendefinisikan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan definisi ini, sebenarnya konsep yang penting untuk dikedepankan dalam RUU PFM adalah konsep perlindungan sosial. Namun, konsep ini kurang mendapatkan porsi perhatian yang cukup.

Pemahaman para pembuat kebijakan mengenai konsep perlindungan sosial masih memprihatinkan. Ini juga tecermin dalam UU Kesejahteraan Sosial yang kurang tepat dalam memaknai konsep perlindungan sosial. UU Kesejahteraan Sosial menafsirkan perlindungan sosial bisa diwujudkan melalui bantuan sosial, advokasi, dan bantuan hukum. Padahal, perwujudan perlindungan sosial tidak ada kaitannya dengan advokasi dan bantuan hukum.

Tumpang tindih

Jaminan sosial yang menjadi penyangga utama dalam RUU PFM sebenarnya sudah diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan tahun 2004.

Salah satu poin yang diatur dalam UU SJSN adalah mengelola jaminan sosial sehingga fakir miskin terlindungi dari risiko sosial. Karena fakir miskin tidak mampu membayar premi jaminan sosial yang dipersyaratkan SJSN, pemerintah berencana memberikan bantuan keuangan untuk pembayaran premi bagi fakir miskin.

UU ini sekarang terkendala karena ulur-tarik antara legislatif dan eksekutif di tingkat pusat mengenai lembaga seperti apa yang akan mengelola pembayaran premi karena hal ini melibatkan aliran dana pemerintah yang sangat besar.

Pada saat yang sama, isu mengenai jaminan sosial dan perlindungan sosial juga diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial. Uniknya, dilihat dari sisi pelaku PFM, peranan perusahaan dalam memberikan dana CSR-nya juga diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial dan UU Perseroan Terbatas.

Ini menunjukkan adanya tumpang tindih pengelolaan PFM. Karena telah diatur oleh UU yang lain, sebenarnya rencana pengesahan RUU PFM kurang relevan. Ini akan menambah daftar panjang tumpang tindihnya UU terkait dengan PFM, yang kebetulan sampai sekarang UU-UU tersebut belum diwujudkan.

Hal yang lebih relevan dilakukan DPR adalah mendorong terwujudnya misi UU SJSN yang masih terkendala di tengah jalan. Masyarakat sudah menunggunya. Demonstrasi buruh menuntut peningkatan kesejahteraan melalui UU SJSN dalam peringatan Hari Buruh beberapa saat yang lalu, misalnya, menunjukkan betapa masyarakat telah menunggu perwujudan UU SJSN.

Relevansi ke Australia

Karena pengesahan RUU PFM kurang dibutuhkan, dengan sendirinya kunjungan anggota DPR ke Australia juga kurang relevan. Andai pengesahan RUU dianggap perlu, kunjungan ke Australia pun tetap kurang relevan dengan alasan bahwa model pengelolaan PFM di Australia sangat berbeda dengan PFM di Indonesia.

Dalam wacana kebijakan sosial, Australia dikategorikan sebagai negara yang distribusi jaminan sosial dan perlindungan sosialnya bertumpu pada peranan pasar kerja dan kemudian disusul oleh negara. Sementara di Indonesia, distribusinya mengandalkan peranan komunitas. Dalam hal ini, fungsi modal sosial menjadi sangat penting karena peranan negara dan pasar kerja belum sekuat di Australia.

Andai meniru model PFM yang kurang kontekstual, dikhawatirkan akan terjadi kontraksi sosial yang akan mengancam keberlanjutan modal sosial. Lumbung desa sebagai salah satu wujud modal sosial telah rusak karena kontraksi antara muatan lokal dan kebijakan yang kurang relevan. Belum lama ini pelaksanaan program bantuan langsung tunai juga mengancam modal sosial.

Sepertinya masyarakat Indonesia tidak mengharapkan hal ini terjadi lagi karena mengadopsi sistem penanganan fakir miskin yang kurang relevan.

Mulyadi Sumarto Pengajar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM; Sekarang Sedang Menyelesaikan Program S-3 di ADSRI ANU, Australia