Social Protection

Dalam sejarah perkembangan kebijakan sosial di Indonesia, konsep social protection (perlindungan sosial) tumbuh dan melembaga secara signifikan dalam birokrasi kesejahteraan (welfare bureaucracy) di Indonesia mulai tahun 1998. Pada satu sisi, ini merupakan fenomena yang menggembirakan namun pada sisi yang lain, ini juga sangat memprihatinkan karena pemahaman para birokrat kesejahateraan (welfare buraucrat) dan para perumus kebijakan pada konsep tersebut masih cukup memprihatinkan dan model pengelolaan program social protection  sangat rentan dengan penyimpangan.

Konsep social protection  muncul dalam tiga peraturan hukum yang diratifikasi dalam satu dekade terakahir, yaitu UU SJSN, UU Kesejahteraan Sosial (Kesos), dan UU Penanganan Fakir Miskin (PFM) . Namun kalau kita kaji secara mendalam pada beberapa UU tersebut terlihat pemahaman mereka pada konsep social protection masih cukup memprihatinkan. Perkembangan penggunaan konsep social protection  yang  tumbuh secara signigikan di Tanah Air sangat wajar seiring dengan transformasi welfare regime di Indonesia yang semakin menempatkan social protection sebagai bagian yang penting dalam kebijakan sosial di Indonesia.

Awal perkembangan realisasi konsep social protection sebenarnya tidak terlepas dari peranan World Bank dan IMF yang menginisiasi program jaring pengaman sosial (JPS) sebagai bagian dari structural adjustment programs  (SAP) yang merupakan persyaratan (conditionality) yang diterapkan kedua lembaga tersebut untuk memperoleh pinjaman asing dari mereka. Di banyak negara, SAP mendapatkan kritikan tajam karena dianggap kurang berhasil memperbaiki kondisi sosial-ekonomi dan di tahun pertama realisasi SAP di Indonesia, ketidak-berhasilan itu pun juga terjadi.

Terlepas dari berbagai kritik yang muncul terhadap program JPS dan SAP, bermula dari JPS yang mencakup beberapa program social protection untuk mengahadapi  goncangan ekonomi (economic shocks) akibat krisis ekonomi dan SAP, maka berkembanglah program social protection di Indonesia. Walaupun masih terjadi ulur-tarik antara eksekutif dan legislatif mengenai realisasi UU SJSN, namun sudah terlihat proses pelembagaan realisasi konsep social protection. Namun sayangnya, di luar isu yang dicakup dalam UU SJSN, berbagai program social protection, yang sekarang ini dipayungi program penanggulangan kemiskinan masih dikelola secara ad hoc.

Ini sangat disayangkan karena melalui pengelolaan yang sifatnya ad hoc, berbagai kemungkinan munculnya penyimpangan –baik karena isu clientelism atau korupsi- sangat mungkin terjadi. Apa lagi kalau dilihat dalam konteks yang lebih makro di mana program penanggulangan kemiskinan meliputi lebih dari 50 program yang tersebar di semua kementerian, kemungkinan terjadinya penyimpangan menjadi lebih besar. Bagaimana mengontrol  secara bersamaan lebih dari 50 program yang dikelola secara ad hoc di semua kementerian?

Ini menjadi isu yang penting karena pengeluaran negara untuk penganggaran program ini secara umum mengalami peningkatan secara signifikan mulai dari tahun 1998 – 2014. Isu ini dibahas dalam beberapa artikel, paper, dan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Sumarto.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment