Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) yang menjadi isu yang menyedot perhatian publik mulai tahun 2000, sebenarnya bukan konsep yang baru. Konsep ini sudah lahir pada tahun 1960an di kalangan akademisi di wilayah Amerika Serikat. Walaupun sudah diperkenalkan pada tahun tersebut namun konsep ini belum banyak dikenal dan dipergunakan oleh publik.

Memasuki tahun 2000 konsep ini mendapatkan perhatian serius setelah beberapa lembaga global terutama UN Global Compact, World Bank, dan ILO memperkenalkan konsep tersebut dan mengembangkan code of conduct konsep CSR agar diadopsi dan diwujudkan oleh perusahaan. Setiap perusahaan diharapkan mengembangkan tanggung jawab sosial kepada tenaga kerjanya, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Tanggung jawab tersebut mencakup isu hubungan industrial, hak asasi manusia, proteksi lingkungan hidup, dan anti korupsi. Banyak pihak mengkritik konsep ini dan meyakini konsep ini sulit diwujudkan karena secara ideologis domain korporasi tidak berada pada wilayah yang sama dengan isu-isu sosial yang dicakup dalam konsep CSR. Namun mereka yang mendukungnya, meyakini bahwa korporasi merupakan makhluk sosial sehingga memiliki tanggung jawab sosial. Untuk itulah muncul konsep corporate citizenship dan etika bisnis.

Pengenalan konsep CSR di Indonesia pada tahun 2000, disambut dengan kebingungan oleh korporasi karena banyak di antara mereka yang belum pernah melakukan program CSR sebelumnya sehingga tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mewujudkannya. Selama Orde Baru mereka mendapatkan ‘perlindungan’ dari pemerintahan Soeharto sehingga –walaupun masyarakat sekitar perusahaan menuntut realisasi program community development sebagai kompensasi atas eksternalitas yang dialaminya, tuntutan tersebut diredam secara represif- mereka tidak melakukannya.

Selain itu mereka tidak cukup siap memahami konsep tersebut karena bagi mereka, sebagian besar isu-isu yang dicakup dalam konsep CSR merupakan isu yang baru sehingga mereka tidak memiliki referensi yang cukup untuk bisa memahaminya. Untuk mengurangi kebingungan itu, para pelaku CSR membentuk berbagai asosiasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman guna menghadapi keterbatasan mereka sehingga pada tahun 2000 terjadilah booming pembentukan asosiasi-asosiasi pelaku CSR.

Di sisi lain, pemerintah menangkap pengenalan konsep CSR ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan sumber dana guna membiayai realisasi kebijakan sosial yang telah dirumuskannya. Dalam UU Penanganan Fakir Miskin (PFM) pemerintah secara jelas menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan menyediakan dana untuk PFM yang akan dikelola oleh pemerintah.

Ini menyisakan pertanyaan yang kompleks, seperti misalnya apakah dengan demikian program CSR akan tersentralisasi di tingkat pusat? Kalau iya, bagaimana penanganan problem eksternalitas yang diakibatkan perusahaan yang diderita masyarakat lokal? Kalau ini tidak terjawab, konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan akan menjadi lebih serius. Sebagian dari isu ini diangkat dalam beberapa artikel dan paper yang ditulis oleh Mulyadi Sumarto.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment